Produk Hukum Pendidikan Tinggi

Peraturan Perundang-undangan

  1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  2. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
  3. Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemezuntah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri

  1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PT
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PT
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional https://lpm.uin-alauddin.ac.id/index.php/produk-hukum-pendidikan-tinggi/ Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri badan Hukum.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi negeri
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi.
  9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2o2t Tentang Program Studi Yang Diakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
  10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021Tentang Program Studi Yang Diakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan
  12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 124/P/2022 Tentang Penugasan Kepada Ban PT untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
  13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  38  Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama  Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik  Perguruan Tinggi Keagamaan 

Peraturan BAN-PT

  1. Peraturan BAN-PT Nomor 57 Tahun 2018 Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi
  2. Peraturan BAN-PT Nomor 6 Tahun 2109 Tentang Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi Pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
  3. Peratuan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi
  4. Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Bagi Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi yang Mengajukan Permohonan Akreditasi Ulang Paling Lambat Enam Bulam Sebelum Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Berakhir.
  5. Peraturan BAN PT Nomor 27 2022 tentang ISK

Instrumen Akreditas Program Studi & Perguruan Tinggi

  1. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
  2. Lampiran 1 PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Naskah Akademik
  3. Lampiran 2 PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Kriteria dan Prosedur
  4. Lampiran 3 PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Panduan Penyusunan LED
  5. Lampiran 4 PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Panduan Penyusunan LKPS
  6. Lampiran 5 PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Pedoman Penilaian
  7. Lampiran 6a PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Matriks Penilaian Program Sarjana
  8. Lampiran 6b PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Matriks Penilaian Program Magister
  9. Lampiran 6c PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Matriks Penilaian Program Doktor
  10. Lampiran 6d PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Matriks Penilaian Program Diploma Tiga
  11. Lampiran 6e PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Matriks Penilaian Program Sarjana Terapan
  12. Lampiran 6f PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Matriks Penilaian Program Magister Terapan
  13. Lampiran 6g PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Naskah AkademikProgram Doktor Terapan
  14. Lampiran 7 PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS – Pedoman Asesmen Lapangan

Instrumen Suplemen Konversi

  1. Intrumen Suplemen Konversi EXCEL
  2. Peraturan-BAN-PT-Nomor-2-2020-Instrumen-Suplemen-Konversi
  3. Lampiran-A-PerBAN-PT-2-2020-ISK-ISK-APT
  4. Lampiran-B-PerBAN-PT-2-2020-ISK-Matriks-Penilaian-ISK-APT
  5. Lampiran-C-PerBAN-PT-2-2020-ISK-ISK-APS-Diploma-Tiga
  6. Lampiran-D-PerBAN-PT-2-2020-ISK-Matriks-Penilaian-ISK-APS-Diploma-Tiga
  7. Lampiran-E-PerBAN-PT-2-2020-ISK-ISK-APS-Sarjana-dan-Sarjana-Terapan
  8. Lampiran-F-PerBAN-PT-2-2020-ISK-Matriks-Penilaian-ISK-APS-Sarjana-dan-Sarjana-Terapan
  9. Lampiran-G-PerBAN-PT-2-2020-ISK-ISK-APS-Magister-dan-Magister-Terapan
  10. Lampiran-H-PerBAN-PT-2-2020-ISK-Matriks-Penilaian-ISK-APS-Magister-dan-Magister-Terapan
  11. Lampiran-I-PerBAN-PT-2-2020-ISK-ISK-APS-Doktor-dan-Doktor-Terapan
  12. Lampiran-J-PerBAN-PT-2-2020-ISK-Matriks-Penilaian-ISK-APS-Doktor-dan-Doktor-Terapan

Peraturan BAN-PT Tentang LAM Lingkup Kependidikan

  1. Pedoman Penilaian, Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi, Program Doktor, Magister, Sarjana, Diploma, PTN

Pedoman Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

  1. Buku 1 Naskah Akademik
  2. Buku 2 Laporan Evaluasi Diri
  3. Buku 3 Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
  4. Buku 4 Panduan dan Matrik Penilaian
  5. Buku 5 Prosedur Akreditasi Program Studi

Cakupan Akreditasi Prodi pada LAM

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri

Peraturan Dirjen Pendis

  1. Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
  2. Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
  3. Pedoman SKPI Kemenag